Jakarta | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) nasional.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan dari pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan penguatan berbagai aspek penyelenggaraan JPH. Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara lebih terencana, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap perlindungan masyarakat dan kepastian hukum produk halal.
Penyesuaian masa penahapan sesuai ketentuan PP 40 tahun 2026 tidak mengubah prinsip dasar kewajiban sertifikasi halal yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun penyesuaian penahapan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan ekosistem dan pelaku usaha, namun prinsip kewajiban sertifikasi halal tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini harus dimaknai dan digunakan sebagai kesempatan bagi seluruh pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kepatuhan, bukan menunda-nunda pelaksanaan sertifikasi halal.
