Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal diatur dalam PP 40 Tahun 2026
Jakarta | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) nasional.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan dari pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan penguatan berbagai aspek penyelenggaraan JPH. Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara lebih terencana, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap perlindungan masyarakat dan kepastian hukum produk halal.
Penyesuaian masa penahapan sesuai ketentuan PP 40 tahun 2026 tidak mengubah prinsip dasar kewajiban sertifikasi halal yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun penyesuaian penahapan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan ekosistem dan pelaku usaha, namun prinsip kewajiban sertifikasi halal tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini harus dimaknai dan digunakan sebagai kesempatan bagi seluruh pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kepatuhan, bukan menunda-nunda pelaksanaan sertifikasi halal.
BPJPH Perkuat Kerja Sama Halal Internasional dengan Iran dan Kanada
Jakarta | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperluas jejaring kerja sama internasional untuk memperkuat ekosistem halal global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Plan of Action (PoA) dengan Kedutaan Besar Iran dan Recognition Agreement (RA) antara BPJPH dan Muslim Consumer Council of Canada di Kantor BPJPH, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Penandatanganan PoA dilakukan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. Sementara itu, penandatanganan RA dilakukan oleh Ahmad Haikal Hasan bersama Presiden Muslim Consumer Council of Canada Muhammad Sabir Ali.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa hal terpenting dari kerja sama internasional adalah tindak lanjut konkret yang dilakukan setelahnya.
"Hal yang paling penting setelah seremoni penandatanganan adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Proses penandatanganan hanya memakan waktu satu menit, namun setelah satu menit itu, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ujar Ahmad Haikal Hasan.
“Tahun depan, banyak produk di dunia akan mencantumkan label halal. Seluruh dunia melakukan hal ini. Mari kita berikan yang terbaik setelah penandatanganan ini. Karena kini halal diperuntukkan bagi semua orang,” tambahnya.
Sumber: Website Resmi BPJPH RI